6 Contoh Politik Praktis di Masyarakat

Politik praktis biasanya juga terjadi kaitannya dengan pemilu hingga merebak di lembaga pendidikan, dalam hal ini seperti kampus dan sekolah. Praktik adanya politik praktis diakui atau tidak sangat mudah ditemukan dalam kehidupan masyarakat.

Bahkan di Indonesia sendiri adanya kasus politik praktis ini seperti menjadi bagian daripada arti fenomena sosial dan gejala sosial yang sudah bertahan sangat lama.

Politik Praktis

Politik praktis adalah kegiatan secara langsung yang dilakukan oleh seorang warga negara atau bentuk kelompok sosial tertentu masyarakat termasuk partai dalam melaksanakan hak-hak politiknya sebagai warga negara untuk memperoleh kekuasaan yang diinginkannya.

Politik praktis disini, dapatlah dikatakan bahwa upaya memperoleh kemenangan yang akhirnya mendapatkan kekuasaan dengan cara instan meski tidak semua prosesnya dianggap buruk tetapi dalam kaidah sosial tertentu memberikan pengaruh yang siginifikan.

Contoh Politik Praktis

Adapun untuk contoh kasus dalam politik praktis yang ada di masyaakat, diantaranya;

1. Politik SARA

Terjadinya politik SARA yaitu misalnya kasus pilgub DKI Jakarta yang kasus tersebut menunjukkan bagaimana isu dan sentimen terhadap agama dimainkan untuk mempengaruhi dan mengarahkan opini publik.

Contoh konkritnya yaitu adanya spanduk yang dipasang di banyak tempat yang berisi ancaman bahwa jenazah muslim yang memilih pasangan gubernur yang kebetulan non-muslim tidak akan mengurus. Kasus politisasi agama rentan untuk terjadi dimanapun dan kapanpun.

Persoalan politisasi agama tersebut seolah-olah menjadi benang kusut yang sulit untuk diurai, karena melibatkan banyak pihak, termasuk:

1. Peserta pemilu yang memiliki ambisi untuk menang dengan segala cara
2. Tokoh-tokoh agama maupun masyarakat yang terbilang “suka” terseret dalam arus politik dengan tujuan untuk memenangkan kontestan politik tertentu
3. Penyelenggara negara yang belum mampu bersikap tegas dalam menjalan sistem pemilu yang jurdil
4. Masyarakat yang masih belum tercerahkan dalam hal yang berkaitan dengan persoalan politik

2. Keterlibatan ASN dalam Pemilu

Komite Pemantauan Pelaksanaan Otonomi Daerah (KPPOD) melaksanakan studi di 5 daerah, yaitu Provinsi Sumatera Selatan, Jawa Barat, Kalimantan Barat, Sulawesi Tenggara, dan Maluku Utara, terkait dengan netralitas ASN dalam Pemilihan Kepala Daerah 2018.

Hasil dari studi tersebut diketahui bahwa ada birokrasi berpolitik, yaitu  tindakan ASN, baik secara langsung maupun tidak langsung berpihak pada kandidat tertentu.

Dalam studi tersebut ditemukan bahwa ASN membuka diri pada arena politik. Perilaku ASN juga seringkali mempunyai motif politik dengan kandidat kepala daerah. Keterlibatan tersebut bukan hanya terjadi karena kesadaran ASN, tapi juga karena ketidaktahuannya atas regulasi.

Tujuan keterlibatan ASN adalah untuk mencapai jabatan tertentu atau sekadar untuk mempertahankan jabatan strategis. Berdasarkan data pengaduan yang masuk ke KSAN diketahui sebanyak 80 oknum ASN yang terlibat aktif dalam politik praktis.

3. Artis yang Menang dalam Perpolitikan

Banyaknya artis yang dikenal sebagai publik figure menjadi salah satu contoh nyata adanya politik praktis di Indonesia. Biasanya cara yang ditempuh oleh para artis ini memberikan peluang yang lebih besar ketenarannya dalam meramaikan jagat hiburun.

Meski tidak semuanya artis memiliki kemampuan yang sama dalam politik akhirnya karena kesempatan atas kekuasaan itulah menjadikan para artis banyak yang menjalonkan diri menjadi kepala daerah, anggora DPR, sampai dengan mencolonkan diri menjadi Presiden.

4. Anak Presiden Menjadi Walikota

Pada tahun 2020 di Indonesia, sempat mencuat adanya politik praktis yang dilakukan oleh anak presiden dengan mencalonkan diri menjadi Walikota. Pencalonan ini memicul kegunaan publik atas praktik nepotisme yang segaja dilakukan ketika ayahandanya menjadi tokoh 1 di Indonesia.

Meski demikian, dalam realitas sosialnya kasus seperti ini tidak semua dapat digolongkan sebagai politik praktis secara langsung lantaran disisi lain untuk pemilihannya sendiri dilakukan dengan demokrasi jadi tetap yang memutuskan adalah masyarakat.

5. Politik dalam Kampus

Kampus merupakan tempat untuk mengembangkan ilmu pengetahuan, meningkatkan mutu pendidikan dan kualitas mahasiswa, bukan sebagai tempat untuk ajang politik, karena kegiatan berpolitik bisa mengganggu proses pendidikan di lingkungan kampus di tengah beragam pilihan yang perbedaan.

Oleh sebab itu, tidak boleh ada pihak yang menggunakan kampus atau berbagai contoh lembaga pendidikan untuk berpolitik di dalam lingkungan kampus.

6. Menjadikan Anaknya sebagai Pegawi di Pemerintahan

Kasus lainnya yang termasuk bagian politik praktis dalam sistem sosial kepemerintahan misalnya saja memasukan anak kandung, saudara, ataupun kenalan baiknya untuk bekerja sebagai pegawai kontrak ataupun ASN di kantor pemerintahan yang dipimpin dengan tidak melakukan seleksi secara publik.

Itulah tadi artikel yang bisa dikemukakan pada semua kalangan berkenaan dengan contoh adanya politik praktis di masyarakat dalam kehidupan sehari-hari.