Istilah politik ekonomi bisanya terwujud dalam berbagai kebijakan dalam sistem sosial kepemerintahan dalam bidang perekonomian yang menghasilkan arti nilai material pada masyarakat. Adapun contoh yang termasuk kasus dalam politik ekonomi ini misalnya penentuan harga eceran tertinggi dan terendah dari suatu produk.
Disisi lain, terdapat campur tangan atas arti ideologi yang mempengaruhi proses adanya politik ekonomi di suatu negara. Misalnya saja ideologi dalam liberalisme akan senantisa memperkuat kekuasaan pasar terhadap kemampuan masyarakat.
Politik Ekonomi
Politik ekonomi yang juga dikenal kebijakan ekonomi adalah serangkaian cara-cara yang ditempuh dalam bentuk tindakan sosial yang diambil dan dilakukan oleh pemerintah dalam bidang ekonomi sebagai upaya untuk mencapai kemakmuran rakyatnya.
Praktik yang dilakukan dalam politik ekonomi ini bisa saja terimplementasi dari realitas sosial yang ada di masyarakat dalam memberikan ketahanan dan juga eksistensinya.
Contoh Politik Ekonomi
Adapun untuk beberapa contoh yang termasuk dalam politik ekonomi, diantaranya;
-
Kebijakan Moneter
Kebijakan moneter merupakan kebijakan yang mengacu pada tindakan atau Langkah-langkah yang diambil oleh otoritas moneter suatu negara untuk mengatur permasalahan yang berkaitan dengan moneter. Kebijakan ini diterapkan dengan tujuan untuk mengatur jumlah uang yang beredar baik secara langsung maupun tidak langsung.
Meskipun dalam realisasinya, jumlah uang yang beredar tidak ditentukan sepenuhnya oleh pemerintah, tapi pemerintah tetap menjadi pelaku paling bertanggung jawab, baik secara langsung maupun tidak langsung. Dalam menerapkan kebijakan moneter, seberapa banyak jumlah uang yang beredar harus sesuai dengan jumlah uang yang dibutuhkan oleh masyarakat dan tingkat peredaran atau transaksi barang dan jasa.
-
Penetapan harga Minimum (Floor Price)
Penetapan harga minimum adalah kebijakan yang diambil oleh pemerintah dengan tujuan untuk melindungi produsen. Penetapan ini berupaya untuk memastikan bahwa harga jual produsen selalu lebih tinggi dibandingkan harga pokok produksi, sehingga produsen masih bisa memeperoleh keuntungan dan mampu untuk melakukan produksi barang secara berkelanjutan.
Bisa pula dikatakan bahwa, Kebijakan Penetapan Harga Minimum adalah kebijakan yang diambil saat harga pasar lebih rendah dibandingkan harga pokok produksi. Produsen akan mengalami kerugian apabila menjual hasil produksinya sesuai dengan harga pasar.
Meskipun demikian, mekanisme harga pasar tidak selalu berjalan lancer sebab bisa menyebabkan terjadinya pasar gelap (pasar yang pembentukan harganya di luar ketetapan harga minimum oleh pemerintah).
-
Kebijakan Penetapan Harga Maksimum (Ceiling Price)
Penetapan Harga Maksimum adalah kebijakan yang diambil oleh pemerintah dengan tujuan untuk melindungi konsumen.
Penetapan kebijakan ini berupaya untuk memastikan bahwa harga jual produsen tidak terlalu tinggi melebihi daya beli konsumen, sehingga masyarakat masih mamapu untuk membeli barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhannya. Akan tetapi, seperti halnya floor price, ceiling price juga mendorong terjadinya pasar gelap.
-
Kebijakan Penetapan Upah Minimum Regional
Upah Minimum Regional atau yang biasanya disingkat UMR merupakan upah yang berlaku untuk satu daerah provinsi atau kabupaten/kota.
Perusahaan yang beroperasi di suatu daerah harus menyesuaikan upah terendahnya dengan besarnya UMR di daerah tersebut. Ketentuan yang mengatur tentang UMR tercantum dalam Permennaker Nomor 10 Tahun 1999 tentang Upah Minimum.
Dalam peraturan tersebut, UMR bisa dibedakan menjadi dua, yaitu: UMR Tingkat I atau upah minimum yang berlaku di satu provinsi dan UMR Tingkat II atau upah minimum yang berlaku di daerah kabupaten/kotamadya atau menurut wilayah pembangunan ekonomi daerah atau karena kekhususan wilayah tertentu.
-
Kebijakan Ekspor-Impor
Secara sederhana, ekspor dapat diartikan sebagai tindakan mengeluarkan produk dari dalam negeri ke luar negeri sesuai dengan standar peraturan dan ketentuan yang berlaku. Adapun untuk contoh komoditas ekspor Indonesia, yang termasuk dalam kategori komoditas ekspor paling besar diantaranya yaitu karet, tekstil, kelapa sawit, hasil hutan, dan kakao.
Sedangkan impor dapat diartikan sebagai tindakan mendatangkan atau memasukkan produk dari luar negeri ke dalam negeri sesuai dengan standar peraturan dan ketentuan yang berlaku. Contoh produk yang diimpor ke Indonesia misalnya gandum.
-
Kebijakan Neraca Pembayaran
Neraca pembayaran ialah catatan berisi ringkasan transaksi yang terjadi antara penduduk di suatu negara dengan penduduk di negara lain selama jangka waktu tertentu. Komponen-komponen dalam neraca pembayaran meliputi:
- Neraca transaksi berjalan
- Neraca modal
- Neraca finansial
- Selisih perhitungan bersih
- Lalu lintas moneter
-
Kebijakan Utang Luar Negeri
Utang luar negeri merupakan utang negara yang bersumber dari para kreditor dari luar negara tersebut. Penerima utang luar negeri bisa pemerintah, perusahaan atau perorangan. Sumbernya pun bisa berupa uang yang didapatkan dari dari bank swasta, pemerintah negara lain atau lembaga keuangan internasional seperti IMF dan Bank Dunia.
Utang luar negeri dapat memberikan dampak positif terhadap pembangunan ekonomi dan peningkatan tabungan masyarakat, karena aliran uang yang masuk bisa meningkatkan pendapatan dan tabungan domestik, sehingga utang luar negeri bisa menghasilkan multiplier effect yang sifatnya positif terhadap perekonomian.
Akan tetapi, utang luar negeri juga bisa berdampak negatif, seperti halnya yang dialami oleh Indonesia pada saat terkena dampak krisis ekonomi pada 17 tahun 1997 sampai dengan 1998. Ketika itu, terjadi pelemahan nilai tukar rupiah yang cukup dalam terhadap olar Amerika dan mata uang dunia lainnya.
-
Kebijakan Kerjasama Ekonomi Internasional
Dalam arti luas, kebijakan ekonomi internasional bisa dikatakan sebagai kebijakan ekonomi yang dilakukan oleh pemerintah yang secara langsung maupun tidak langsung dalam mempengaruhi segala bentuk perdagangan dan pembayaran internasional baik dari sisi komposisi, arah, dan lainnya.
Kebijakan tersebut mencangkup kebijakan pemerintah dalam negeri yang secara tidak langsung berpengaruh terhadap roda perdagangan serta pembayaran internasional. Misalnya kebijakan fiskal dan kebijakan moneter.
-
Kebijakan Kurs Valuta Asing
Kurs dapat diartikan sebagai harga atau nilai mata uang suatu negara yang diukur dengan mata uang luar negeri saat berbelanja atau membeli barang di luar negeri. Sedangkan istilah valuta asing mengacu pada mata uang negara lain.
Sehingga bisa dikatakan bahwa kebijakan kurs valuta asing adalah kebijakan yang berkaitan dengan perbandingan nilai atau harga antara mata uang asing yang dinyatakan atau ditukar dengan nilai mata uang domestik.
-
Kebijakan Ketenagakerjaan
Ketenagakerjaan bisa diartikan sebagai segala sesuatu yang berkaitan dengan berbagai jenis tenaga kerja ketika sebelum, selama dan setelah selesai masa hubungan kerja. Kebijakan Pemerintah Indonesia terkait ketenagakerjaan diatur dalam Undang-Undang No.13 Tahun 2013 tentang Ketenagakerjaan.
Pada pasal 5 undang-undang tersebut menegaskan bahwa setiap tenaga kerja mempunyai kesempatan yang sama untuk memperoleh pekerjaan tanpa adanya diskriminasi.
Itulah tadi artikel yang bisa dikemukakan pada semua kalangan berkaitan dengan contoh politik ekonomi yang ada di masyarakat dalam kehidupan sehari-hari.
