16 Contoh Lembaga Hukum di Masyarakat dalam Keseharian

Salah satu unsur yang menentukan dalam penegakkan hukum (law enforcement) adalah institusi pengadilan. Karena selain penentu akhir terhadap setiap penanganan contoh konflik sosial atas hukum, institusi pengadilan juga memiliki kewenangan dalam memutus sengketa yang belum ada undang-undang yang mengaturnya.

Adanya beberapa penyelewengan hukum, menjadikan lembaga hukum sebagai tombak dalam penuntasan masalah tersebut. Pembahasan lebih lanjut pada artikel ini contoh lembaga hukum di Indonesia dan fungsinya.

Lembaga Hukum

Pengertian lembaga hukum adalah lembaga yang memiliki tugas untuk menegakkan aturan berkaitan tingkah laku para anggota masyarakat. Lembaga umum dipandang sebagai lembaga yang sentralis tanpa adanya pandang bulu, dan berlaku secara univerisal.

Jenis Hukum

Adapun jenis-jenis permasalahan dalam pengertian sosiologi hukum terdiri atas berbagai hal, antara lain sebagai berikut;

1. Hukum tertulis, Hukum tertulis merupakan hukum telah tercantum dalam undang-undang dan memiliki kekuatan sanksi yang kuat.
2. Hukum tidak tertulis, Hukum tidak tertulis merupakan hukum yang tebentuk berdasarkan pada kebiasaan masyarakat tertentu, misalnya etika dalam pergaulan. Hukum tidak tertulis diyakini dan ditaati oleh masyarakat tertentu.

Contoh Lembaga Hukum

Berikut di bawah ini adalah contoh lembaga sosial yang berkolaborasi dengan hukum, antara lain sebagai berikut;

1. Kepolisian Negara RI, Fungsi Kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintahan Negara di bidang pemelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, penegak hukum, perlindungan, pengayoman dan pelayanan masyarakat
2. Badan Arbitrase Nasional Indonesia, Badan Arbitrase Nasional Indonesia atau BANI merupakan suatu badan yang dibentuk oleh pemerintah Indonesia guna penegakan hukum di Indonesia dalam penyelesaian sengketa. Badan memiliki sikap independen dalam penegakan hukum dan keadilan di negara Indonesia.
3. Mahkamah Konstitusi (MK), merupakan salah satu kekuasaan kehakiman di Indonesia, yang memiliki salah satu wewenang untuk memutuskan perselisihan tentang hasil pemilu .
4. Mahkamah Agung (MA), merupakan lembaga tertinggi negara dalam sistem ketatanegaraan, dan merupakan pemegang kekuasaan kehakiman bersama-sama dengan MK. Mahkamah Agung memiliki kewenang mengadili pada tingkat kasasi.
5. Komisi Yudisial, merupakan lembaga negara yang bersifat mandiri dan berwenang mengusulkan pengangkatan hakim agung dan mempunyai wewenang lain dalam rangka menjaga dan menegakkan keluhuran martabat serta prilaku hakim (Pasal 24B UUD 1945).
6. Pengadilan Negeri, merupakan badan peradilan umum yang berwenang mengadili perkara pidana maupun perdata pada tingkat pertama.
7. Pengadilan Tinggi, merupakan lembaga peradilan tinggi umaum yang berwenang mengadili perkara yang terdpat pada pengadilan negeri pada tingkat banding.
8. Pengadilan Militer, lembaga kekuasaan kehakiman dilingkungan angkatan bersenjata untuk menegakkan hukum dan keadilan dengan memeperhatikan kepentingan pertahanan keamanan negara.
9. Pengadilan Militer Tinggi, badan peradilan dikalangan militer yang berwenang memeriksa dan memutus perkara tingkat pertama dan banding, pertama dan akhir dalam sengketa mengadili.
10. Pengadilan Militer Utama, badan peradilan dikalangan militer yang berwenang memeriksa dan mengadili pada tingkst banding, pertama dan terakhir dalam sengketa mengadili.
11. Pengadilan Tata Usaha Negara, berfungsi memeriksa dan memutus sengketa di lingkungan ketata usahaan negara pada tingkat pertama.
12. Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara, berfungsi memeriksa dan memutus sengketa di lingkungan tata usaha negara pada tingkat banding.
13. Pengadilan Agama, badan peradilan yang berwenang memeriksa, memeutus dan menyelesaikan perkara-perkara antara orang-orang byang beragama islam, pada tahap pertama.
14. Pengadilan Tinggi Agama, badan peradilan yang berfungsi/berwenang mengadili perkara pada tingkat banding, pertama dan akhir dalam sengketa antara orang Bergama islam
15. Lembaga Bantuan Hukum (LBH). Lembaga bantuan hukum terbentuk akibat adanya tujuan dalam membantu masyarakat yang memiliki masalah dalam menghadapi kesulitan dalam mencari keadilan di hadapan hukum maupun masalah perekonomian yang kemudian menjadi penghambat dalam menghadapi proses hukum. Selain itu terdorong karena keinginan dalam penegakkan keadilan dan kedudukan yang sama di depan hukum.
16. Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN), BSSN menjadi salah satu jenis lembaga hukum dalam sistem sosial pemerintah Republik Indonesia yang didirikan pada tahun 2017. Dimana lmbaga ini sendiri berfungsi untuk melaksanakan keamanan siber secara efektif dan efisien dengan memanfaatkan, mengembangkan, dan
    mengonsolidasikan semua unsur yang terkait dengan keamanan siber.

Demikianlah penjelasan mengenai contoh lembaga hukum di Indonesia dan fungsinya. Semoga dengan adanya tulisan ini bisa menambah wawasan, juga menambah pengetahuan bagi segenap pembaca yang sedang mendalami serta mencari referensi mengenai ‘lembaga hukum’.