Pembangunan adalah bagian daripada usaha terencana yang mempunyai sasaran relatif jelas, prosesnya bertahap dan tidak terdapat kekerasan. Adapun untuk peristilah pembangunan politik dapat diartikan sebagai implikasi politik dari proses sosial dan interaksi sosial terkait dengan pembangunan yang dilakukan untuk mengembangkan kapasitas-kapasitas sistem sosial perpolitikan sehingga memiliki kemampuan dalam memelihara dirinya.
Disisi lainnya, tujuan dilakukannya pembangunan politik adalah agar masyarakat memiliki kekuasaan untuk menggunakan hak politiknya dalam menentukan peraturan-peraturan yang bisa diterima dengan baik oleh sebagian besar warga, sehingga membawa masyarakat kearah kehidupan yang harmonis. Di Indonesia sendiri, pembangunan politik merupakan bagian dari upaya demokratisasi dan penghormatan hak azasi manusia. Salah satu contoh perwujudan proses pembangunan politik di Indonesia adalah pelaksanaan pemilihan umum atau pemilu setiap 5 tahun sekali.
Pembangunan Politik
Diakui ataupun tidak, adanya pembangunan politik memasuki leksikon ilmu politik pada tahun 1950-an ketika negara-negara Asia dan Afrika yang baru merdeka mulai merumuskan rencana pembangunan untuk kesejahteraan sosial ekonomi rakyatnya.
Hal tersebut menyiratkan bentuk perubahan sosial sistematis, yaitu perubahan yang sifatnya relatif mendasar dalam berfungsinya sistem politik.
Pengertian Pembangunan Politik
Pembangunan politik adalah bagian daripada adanya proses bergerak menuju sistem demokrasi yang lebih liberal berdasarkan proses terjadinya pemilihan umum yang bebas dan adil, sehingga dalam konsepnya terdapat perlindungan hak-hak sipil warga negara.
Pengertian Pembangunan Politik Menurut Para Ahli
Adapun definisi pembangunan politik menurut para ahli, antara lain:
- Lucian W. Pye (1966)
Lucian W. Pye menginventarisasi 10 definisi pembangunan politik dalam bukunya yang berjudul “Aspects of Political Development”, yaitu sebagai berikut:
- Pembangunan politik sebagai prasyarat politik bagi pembangunann ekonomi
- Pembangunan politik sebagai tipe politik masyarakat industri
- Pembangunan politik sebagai modernisasi politik
- Pembangunan politik sebagai operasi negara-bangsa
- Pembangunan politik sebagai pembangunan adminisrasi dan hokum
- Pembangunan politik sebagai mobilisasi dan partisipasi massa
- Pembangunan politik sebagai pembinaan demokrasi
- Pembangunan politik sebagai stabilitas dan perubahan teratur
- Pembangunan politik sebagai mobilisasi dan kekuasaan
- Pembangunan politik sebagai satu aspek proses perubahan sosial yang multideminsional
- Almond dan Powell
Pembangunan politik berarti meningkatnya diferensiasi dan spesialisasi struktur politik dan meningkatnya sekularisasi budaya politik.
- Samuel P. Huntington
Pembangunan politik adalah bagian daripada adanya proses dimana organisasi dan prosedur mendapatkan nilai dan stabilitas.
Ciri Pembangunan Politik
Ciri yang melakat dalam pembangunan politik yaitu sebagai berikut:
-
Kesetaraan
Berbagai pendekatan menerima bahwa semangat atau sikap kesetaraan merupakan aspek penting dalam pembangunan politik. Partisipasi yang setara dan populer dalam politik, kewarganegaraan aktif, dan pemerintahan populer merupakan variabel-variabel dalam pembangunan politik.
Kesetaraan juga melibatkan konsep penerapan hukum yang sama dan obyektif untuk semua warga negara yaitu aturan hukum yang melibatkan penerapan semua hukum untuk semua warga negara, yang kaya dan miskin, serta yang kuat dan lemah. Ini juga mencakup konsep rekrutmen politik berdasarkan prestasi dan kinerja, dan bukan pada pertimbangan askriptif.
-
Kapasitas
Kapasitas sistem politik merupakan tema yang dipegang oleh sebagian besar pendekatan tentang pembangunan politik dan mengacu pada kapasitas sistem politik untuk mempengaruhi kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat melalui outputnya.
Aspek pembangunan yang satu ini mencakup gagasan pembangunan politik yang dianalisis dalam hal kapasitas pemerintahan dan kondisi yang mempengaruhi kinerja tersebut. Hal tersebut juga berarti pembangunan politik dalam hal efektivitas dan efisiensi dalam pelaksanaan kebijakan publik, rasionalitas dalam administrasi dan orientasi sekuler terhadap kebijakan.
-
Diferensiasi dan Spesialisasi
Tema ini mengkonseptualisasikan pembangunan politik dalam kerangka diferensiasi dan spesialisasi struktural. Aspek pembangunan politik yang satu ini melibatkan diferensiasi dan spesialisasi struktur. Kantor dan lembaga cenderung memiliki fungsi yang berbeda dan terbatas dan ada pembagian kerja yang setara dalam ranah pemerintahan.
Seiring dengan diferensiasi, ada peningkatan spesialisasi fungsional dari berbagai peran dalam sistem dan juga melibatkan integrasi struktur dan proses yang kompleks. Aspek ketiga ini sangat penting karena menjelaskan bahwa diferensiasi bukanlah fragmentasi, di sisi lain, itu berarti spesialisasi yang didasarkan pada rasa integrasi tertinggi.
Selain ketiga ciri pembangunan politik yang dikemukakan oleh Lucian Pye, Leonard Binder yang menyebut pembangunan politik sebagai “perubahan jenis dan gaya politik”, mengaitkan lima karakteristik berikut dengan pembangunan politik:
- Perubahan identitas, dari agama ke etnis dan dari parokial ke masyarakat.
- Perubahan legitimasi, dari sumber transendental ke sumber imanen.
- Perubahan partisipasi politik, dari elit ke massa dan dari keluarga ke kelompok.
- Perubahan distribusi, dari status dan hak istimewa menjadi prestasi/pencapaian.
- Perubahan tingkat penetrasi administratif dan hukum ke dalam struktur sosial dan keluar dari daerah terpencil negara.
Jenis Pembangunan Politik
Jenis-jenis pembangunan politik ditinjau dari segi objek pembangunannya dapat mencakup tiga perubahan, yaitu:
-
Sistem Nilai Politik
Sistem politik adalah sistem yang menjamin terpeliharanya ketertiban dan rasionalitas dalam masyarakat dan pada saat yang sama memungkinkan beberapa lembaga lain untuk menyampaikan pula keluhan dan pengaduan mereka dalam perjalanan eksistensi sosial.
Sistem politik juga dapat didefinisikan sebagai proses politik formal dan informal dimana keputusan dibuat mengenai penggunaan, produksi dan distribusi sumber daya dalam masyarakat tertentu. Sistem politik Indonesia adalah republik, dan Republik Indonesia adalah negara yang kekuasaannya dipusatkan di tangan pemerintah pusat.
-
Struktur Kekuasaan Politik
Struktur kekuasaan adalah hierarki kompetensi yang didasarkan pada pengaruh antara individu dan entitas lain dalam suatu bentuk kelompok sosial. Struktur kekuasaan berfokus pada cara suatu bentuk kekuasaan dan otoritas terkait antara orang-orang dalam kelompok seperti pemerintah, bangsa, lembaga, organisasi, atau masyarakat.
Struktur kekuasaan mungkin formal dan sengaja dibangun untuk memaksimalkan nilai-nilai seperti keadilan atau efisiensi, seperti dalam organisasi hierarkis di mana setiap entitas, kecuali satu, berada di bawah satu entitas lain.
Sebaliknya, struktur kekuasaan mungkin merupakan seperangkat peran informal, seperti yang ditemukan dalam hierarki dominasi di mana anggota kelompok sosial berinteraksi, seringkali secara agresif, untuk menciptakan sistem peringkat.
-
Strategi Kebijaksanaan Umum
Strategi adalah rencana tindakan untuk mencapai tujuan jangka pendek, menengah dan panjang yang diinginkan. Adapun pengertian dari kebijakan umum ialah keputusan-keputusan yang memiliki sifat mengikat bagi banyak orang pada tataran strategis atau bersifat garis besar yang disusun oleh pemegang otoritas publik.
Strategi umum suatu kebijakan disusun untuk mencapai tujuan pembangunan nasional. Strategi yang digunakan oleh suatu rezim atau kepemimpinan bisa berbeda-beda. Strategi tersebut pada umumnya termuat dalam dokumen strategi pembangunan. Sebagai contoh, strategi pembangunan yang digunakan oleh Orde Baru, Orde Lama, Orde Reformasi.
Fungsi Pembangunan Politik
Pembangunan politik meningkatkan kapasitas negara untuk memobilisasi dan mengalokasikan sumber daya, untuk memproses input kebijakan menjadi output yang dapat diimplementasikan. Sampai saat ini sebagian besar perencana kebijakan dan ekonom mengabaikan hubungan antara pembentukan negara dan pembangunan ekonomi.
Sementara perkembangan politik dan ekonomi saling terkait erat, dapat dipahami dengan baik bahwa perselisihan sipil, ketidakpastian politik, dan gejolak menghambat kegiatan pembangunan. Gagasan kontemporer tentang pemerintahan yang baik juga berkutat pada administrasi publik yang efisien, efektif, dan bebas korupsi.
Hal tersebut merupakan beberapa persyaratan paling mendasar yang harus dijamin oleh setiap bangsa untuk keberadaan dan kelangsungan mereka sebagai sebuah negara, dan untuk pembangunan politik, ekonomi, sosial, dan budaya.
Sebuah negara yang sehat secara politik hanya dapat memiliki pembangunan yang lebih cepat dan perlindungan kepentingan warganya. Oleh karena itu, pembangunan politik dan evolusi politik adalah kunci keberhasilan dan negara kuat yang pada akhirnya mendorong pembangunan.
Konsep dalam Pembangunan Politik
Beberapa cara yang berbeda dalam konsep pembangunan politik. Antara lain;
- Geografis
Dimensi geografis mengacu pada politik negara-negara berkembang di Asia, Afrika dan Amerika Latin. Dalam pengertian ini, hampir semua studi tentang beberapa aspek politik negara-negara tersebut bisa disebut sebagai studi tentang pembangunan politik.
- Derivatif
Dimensi yang satu ini mengandung pengertian bahwa studi tentang pembangunan politik adalah studi yang mengacu pada aspek politik dan konsekuensi dari proses modernisasi. Modernisasi melibatkan industrialisasi, urbanisasi, peningkatan literasi, perluasan media massa, pertumbuhan ekonomi, mobilitas sosial dan pekerjaan yang besar serta proses terkait lainnya.
- Teleologis
Dari dimensi teleologis, pembangunan politik dapat dianalisa dari segi pergerakan menuju satu atau lebih tujuan atau status sistem politik. Tujuan yang berbeda dalam pembangunan politik yang telah diidentifikasi termasuk demokrasi, stabilitas, legitimasi, penetrasi identitas, distribusi, integrasi, rasionalisasi, birokratisasi, keamanan, kesejahteraan, keadilan, kebebasan, dan lain-lain.
- Fungsional
Pembangunan politik dari sudut pandang fungsional dapat dipahami sebagai gerakan menuju karakteristik politik masyarakat industri modern. Harus diingat bahwa sebagian besar masyarakat industri memiliki beberapa jenis sistem partai politik.
Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa keberadaan sistem kepartaian yang terurbanisasi merupakan salah satu aspek pembangunan politik.
Contoh Pembangunan Politik
Salah satu contoh pembangunan politik misalnya saja;
-
Indonesia
Pembangunan politik Indonesia dilakukan dengan tujuan untuk menciptakan suatu sistem politik Demokrasi Pancasila. Dengan sistem tersebut, masyarakat Indonesia yang beraneka ragam dengan latar belakang adat istiadat, budaya, agama dan suku yang berbeda-beda bisa mengatur kehidupan bersamanya pada tingkat yang sesuai dengan nilai-nilai politik demokratis.
Realisasi dari proses pembangunan politik tersebut salah satunya diwujudkan dalam pelaksanaan pemilihan umum (pemilu) setiap lima tahun sekali, sebagai bentuk rill dari demokrasi yang melibatkan peran serta masyarakat dalam proses kehidupan politik.
Nah, itulah saja artikel yang bisa dibagikan pada semua kalangan berkenaan dengan adanya pengertian pembangunan politik menurut para ahli, ciri, macam, fungsi, konsep, dan contohnya di masyarakat dalam keseharian.
