Demokrasi gabungan menjadi salah satu klasifikasi demokrasi berdasarkan pada titik berat perhatiannya. Dimana sistem pemerintahan dalam penggunaan demokrasi ini sendiri berciri khas dilakukan oleh negara-negara non blok yang tanpa kepentingan berusaha membuang apa yang jelek dari demokrasi formal dan material.
Salah satu contoh negara yang menggunakan sistem pemerintahan dengan demokrasi gabungan ialah Indonesia. Alasannya sebagai karakteristik negara berkembang Indonesia secara konsiten tidak mendukung adanya kebijakan politik blok barat dan blog timur.
Demokrasi Gabungan
Pengertian demokrasi gabungan adalah sistem pemerintahan yang dilakukan dengan tidak memilih antara demokrasi material dan formal yang identik dilakukan oleh Amerika dan Rusia, dalam penjalanan demokrasi ini lebih fokus membuat kebijakan dalam negari dengan menghubungkan antara kebijakan ekonomi, politik, dan agama menjadi satu kesatuan yang utuh.
Contoh Demokrasi Gabungan
Sedangkan untuk beberapa contoh yang termasuk dalam sistem pemerintahan dengan demokrasi gabungan. Antara lain;
-
Indonesia
Penerapan dalam contoh penggunaan sistem pemerintahan dengan demokrasi gabungan atau campuran ialah Indonesia. Alasannya karena Indonesia sejak merdeka menyuarakan perdamaian serta tidak memihak antara kepentingan dari Rusia ataupun Amerika.
-
Perpolitikan
Dalam aturan yang termuat dalam sistem politik untuk demokrasi gabungan memiiki keterkaitan antara lembaga satu dengan lainnya.
Realitas sosial seperti ini bisa dilihat dalam pemerintahan yang di Indonesia, dimana Rakyat memilih DPRD secara langsung akan tetapi rakyat juga bisa mengontrol kebijakannya jikalau ketika memenangkan pemilihan melakukan pelanggaran. Artinya disini masyarakat sebagai pihak yang berkuasa secara penuh.
-
Kebijakannya Mementikan Berbagai Segemen Kebudayaan
Kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah dalam penerapan demokrasi campuran bisanya melihat unsur kebudayaan di masyarakat yang berkembang.
Disini semua kebijakannya dapat melihat dalam Agama. Kasusnya ketika pemerintah ingin melegalkan miras kemudian melihat Indonesia mayoritas negara muslim dan banyak menuai protes maka keputusan pemerintah di gagalkan.
-
Kepentingan Publik di Miliki Negara dengan Bekerjasama dengan Pihak Swasta
Penggunaan dalam penerapan sistem pemerintahan dengan demokrasi campuran bisa ditinjau pada penggunaan layanan Publik yang dimiliki oleh negara bersangkutan. Disini bertujuan untuk mengindari kapitalisme kepemilihan.
Misalnya saja konteksnya BUMN (Badan Usaha Milik Negara) di Indonesia menguasai sektor publik seperi kereta api, Pertamina, Listrik, dan lainnya. Tetapi untuk menjang pembangunan pemerintah berusaha menarik investor swasta untuk bergabung.
Dari penjelasan yang dikemukakan, dapatlah dikatakan bahwa demokrasi campuran atau gabungan merupakan bagian daripada sistem pemerintahan demokrasi di Indonesia, alasannya karena dalam hal ini setiap kebijakan dilakukan berlawanan dengan demokrasi material atau demokrasi formal.
Itulah tadi artikel yang bisa kami kemukakan pada semua pembaca berkenaan dengan berbagai contoh-contoh kebijakan dalam demokrasi gabungan atau campuran. Semoga bermanfaat.
