Pengertian Administrasi Publik, Teori, Tujuan, Fungsi, dan Contohnya

Administrasi publik bisa dikatakan sebagai kajian tujuan ilmu sosial yang memberi kajian terkait tentang keteraturan sosial tentang bagimana para pemimpin melayani masyarakat untuk memajukan kebaikan bersama dan menghasilkan perubahan positif. Atas dasar inipula profesional administrasi publik dilengkapi dengan keterampilan untuk mengelola di semua tingkat pemerintahan (lokal, negara bagian, dan federal) serta organisasi nirlaba.

Disisi lain, apabila ditinjau dari segi teoritis, ada tiga cabang teori administrasi public yaitu teori tentang administrasi publik klasik, teori manajemen publik baru dan teori administrasi publik postmodern dengan masing-masing pandangannya.

Administrasi Publik

Administrasi publik bisa dikatakan sebagai implementasi kebijakan pemerintah. Dimana pada saat ini administrasi publik sering dianggap termasuk juga beberapa tanggung jawab untuk menentukan kebijakan dan program pemerintah.

Oleh karena itulah administrasi publik ialah fitur dari semua negara, apapun bentuk sistem pemerintahannya. Di dalam negara, praktik administrasi publik dilakukan mulai dari tingkat pusat, menengah, dan hingga lokal. Memang, hubungan antara berbagai tingkat pemerintahan dalam satu negara merupakan masalah administrasi publik yang berkembang.

Pengertian Administrasi Publik

Administrasi publik adalah implementasi dari kebijakan pemerintah dan juga disiplin akademis yang mempelajari terkait dengan mempersiapkan pegawai negeri untuk bekerja di layanan publik. Administrator publik adalah pegawai publik yang bekerja di departemen dan lembaga publik, di semua tingkat pemerintahan.

Pengertian Administrasi Publik Menurut Para Ahli

Adapun definisi adminsitrasi publik menurut para ahli, antara lain:

1. Gordon Clapp (1948), Gordon Clapp yang saat itu menjabat sebagai Ketua Otoritas Lembah Tennessee mendefinisikan administrasi publik “sebagai instrumen publik di mana masyarakat demokratis dapat lebih terwujud”. Hal tersebut menyiratkan bahwa administrasi publik harus “berhubungan dengan konsep keadilan, kebebasan, dan kesempatan ekonomi yang lebih penuh bagi manusia” dan dengan demikian “berkaitan dengan” orang, ide, dan beragam hal.
2. Johnston dalam Ensiklopedia Internasional Ilmu Sosial & Perilaku (2001), Pengertian administrasi publik adalah istilah yang secara tradisional digunakan untuk mendefinisikan pengaturan formal di mana organisasi publik melayani pemerintah, seolah-olah untuk kepentingan publik.
3. Patricia M. Shields, Definisi administrasi publik senantisa berkaitan dengan penatalayanan dan implementasi produk-produk demokrasi yang hidup (a living democracy). Dimana istilah kunci “produk” mengacu pada “barang-barang yang dibuat atau diproduksi” seperti penjara, jalan, hukum, sekolah, dan keamanan.
4. The National Center For Education Statistics (NCES) atau Pusat Statistik Pendidikan Nasional di Amerika Serikat, Pusat Statistik Pendidikan Nasional di Amerika Serikat mendefinisikan studi administrasi publik sebagai “Sebuah program yang mempersiapkan individu untuk melayani sebagai manajer di lengan eksekutif pemerintah lokal, negara bagian, dan federal dan yang berfokus pada studi sistematis organisasi eksekutif dan manajemen.

Teori Administrasi Publik

Teori Administrasi Publik saat ini telah dibagi menjadi tiga cabang. Ketiga cabang tersebut adalah, Teori Administrasi Publik Klasik, Teori Manajemen Publik Baru dan Teori Administrasi Publik Postmodern. Masing-masing dari tiga cabang mempelajari Administrasi Publik dari perspektif yang berbeda.

Sehingga berbagai jenis teori ini adalah beberapa cara di mana seorang administrator dapat memahami dan menjalankan tugasnya sebagai administrator publik. Berikut penjelasan singkat dari masing-masing teori:

1. Teori Administrasi Publik Klasik

Administrasi Publik Klasik sering dikaitkan dengan Woodrow Wilson dan Max Weber. Di Amerika Serikat, Woodrow Wilson dikenal sebagai ‘The Father of Public Administration’, setelah menulis “The Study of Administration” pada tahun 1887, di mana dia berpendapat bahwa birokrasi harus dijalankan seperti bisnis.

Wilson mengembangkan ide-ide seperti promosi berbasis prestasi, profesionalisasi, dan sistem non-politik. Simpati bisa berujung pada kejatuhan suatu pemerintahan, artinya harus ada pragmatisme dalam birokrasi.

2. Teori Manajemen Publik Baru

Manajemen Publik Baru merupakan seperangkat praktik administrasi, mode konsultasi, dan tubuh teori yang menafsirkan perkembangan terkini dalam administrasi publik. Banyak sarjana berpendapat secara persuasif bahwa sarjana harus lebih memperhatikan manajemen Publik Baru sebagai teori daripada sebagai mode.

Manajemen publik baru adalah bagian tak terpisahkan dari intrusi besar-besaran nilai-nilai pasar bebas ke dalam ruang publik, yang mengancam untuk menyingkirkan nilai-nilai politik sama sekali. Perlu dicatat bahwa, dalam pengertian ini, manajemen publik baru adalah kebalikan radikal dari gagasan memindahkan nilai-nilai politik ke ruang “pribadi” demi kepentingan masyarakat yang lebih demokratis.

Namun, teori manajemen publik baru gagal menjawab pertanyaan politik dengan cara yang berarti. Teori ini melihat administrasi publik dari akarnya kapitalisme, dan berlanjut melalui perspektif kapitalisme global.

Disengaja atau tidak, manajemen publik baru telah melayani kepentingan elit, terutama elit perusahaan, telah menurunkan kemampuan pemerintah untuk menangani kepentingan publik, dan telah berfungsi sebagai wahana untuk meningkatkan tata kelola perdagangan bebas yang apolitik dan organisasi supranasional lainnya, yang telah sepenuhnya menganut filosofi politik rasionalisme ekonomi dan manajerialisme baru.

3. Teori Administrasi Publik Postmodern

Administrasi publik postmodern mengacu pada cara kerja internal hampir setiap entitas pemerintah yang ada. Dalam memahami teori administrasi publik postmodern maka perlu dilakukan pembedaan antara teori postmodern dengan era postmodern serta mampu membedakan antara postmodern (periode waktu) dan postmodernisme (teori/filosofi).

Teori postmodern berkembang keluar dari era postmodern. Chuck Fox dan Hugh Miller adalah dua kontributor utama teori postmodern karena mereka mampu mengenali kondisi postmodern dan bagaimana hal itu berperan dalam administrasi publik dan kebijakan publik.

Tujuan Administrasi Publik

Administrasi publik memiliki tujuan utama yaitu mencapai tujuan negara sesuai dengan keinginan publik. Beberapa keingin publik tersebut mencakup keinginan dalam hal keamanan, kesejahteraan, dan keadilan. Untuk bisa mencapai tujuan administrasi publik tersebut, dibutuhkan beberapa hal, diantaranya yaitu:

1. Partisipasi Sosial, Arti partisipasi sosial adalah keikutsertaan masyarakat dalam pelaksanaan administrasi publik.
2. Tanggungjawab Sosial, Tanggungjawab sosial adalah pertanggungjawaban yang dilakukan oleh pelaksana administrasi publik kepada masyarakat.
3. Dukungan Sosial, Dukungan sosial adalah dukungan yang diberikan oleh publik terhadap pelaksanaan administrasi publik.
4. Kontrol Sosial, Kontrol sosial adalah kontrol atau pengawasan yang dilakukan oleh publik terhadap kegiatan administrasi publik.

Fungsi Administrasi Publik

Gerald E. Caiden mengemukakan enam fungsi administrasi publik secara umum, yaitu sebagai berikut:

1. Fungsi Tradisional

Fungsi tradisional ialah fungsi utama dari administrasi publik, yang mencakup:

1. Hubungan luar negeri
2. Ketertiban dalam negeri
3. Pertahanan dan keamanan
4. Pekerjaan umum
5. Perpajakan
6. Kesejahteraan umum

2. Fungsi Pembangunan Bangsa

Fungsi pembangunan bangsa ialah fungsi administrasi publik yang tujuannya adalah untuk menumbuhkan rasa cinta kepada tanah air dan bangsa di tengah masyarakat Indonesia yang sangat heterogen.

3. Fungsi Manajemen Ekonomi

Permasalahan ekonomi juga menjadi salah satu tanggungjawab dari administrasi publik dan tidak dapat diserahkan sepenuhnya kepada pihak swasta. Dalam mengatasi permasalahan ini, administrasi publik bisa berperan langsung maupun dalam hal pembuatan regulasi.

4. Fungsi Kesejahteraan Sosial

Pemerintah harus memiliki campur tangan dalam hal yang berkaitan dengan upaya peningkatan kesejahteraan sosial. Hal itu dapat dilakukan dengan cara memberikan pelayanan masyarakat seperti misalnya pelayanan kesehatan, kesejahteraan sosial, jaminan sosial, dan perumahan umum.

5. Fungsi Kontrol Lingkungan

Turut serta dalam menjaga kelestarian alam merupakan salah satu bentuk kontrol terhadap kondisi lingkungan. Untuk melakukan pencegahan terjadinya kerusakan lingkungan yang diakibatkan eksploitasi alam, maka harus dilakukan fungsi kontrol lingkungan seperti misalnya melakukan riset dan pengembangan, konservasi, tata kota, dan kontrol lingkungan.

6. Fungsi Hak Asasi Manusia

Negara yang berlandaskan pada tatanan demokrasi harus melayani dan melindungi publik dengan cara yang adil. Beberapa fungsi hak asasi manusia tersebut mencakup perlindungan HAM, privasi, dan pengendalian penduduk.

Contoh Administrasi Publik

Contoh kajian dari administrasi publik diantaranya yaitu sebagai berikut:

1. Pemberian dukungan kelembagaan terhadap pelaksanaan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri atau yang biasanya disingkat PNPM-MANDIRI.
2. Analisis kinerja pemungutan PBB di DKI Jakarta.
3. Tinjauan atas kebijakan PPN pada usaha mikro dan menengah (UMKM) tidak berbadan hukum untuk memperluas objek pajak.
4. Kepuasan investor atau calon investir terhadap kualitas pelayanan perizinan investasi di badan koordinasi penanaman modal daerah (BKPMD) provinsi Banten.
5. Aspek kelembagaan dalam implementasi program kali bersih (PROKASIH) pemda DKI Jakarta.

Itulah tadi artikel yang bisa dikemukakan pada semua pembaca berkenaan dengan pengertian administrasi publik menurut para ahli, teori, tujuan, fungsi, dan contoh kajiannya di masyarakat dalam kehidupan sehari-hari.