Ciri Sistem Pemerintahan Parlementer dan Contohnya

Diposting pada

Ciri Pemerintahan Parlementer

Pemerintah bisa dikatakan sebagai sistem sosial perpolitikan di mana senantisa mengatur negara dan arti masyarakat dalam mengelola kesejahteraa bagi setiap wilayahnya. Disisi lainnnya setidaknya terdapat bermacam-macam jenis sistem pemerintahan yang berkembang di dunia, diantaranya yaitu sistem pemerintahan presidensial, parlementer, semi presidensial, komunis, demokrasi liberalis, dan liberalis.

Tetapi yang pasti, untuk masing-masing sistem pemerintahan mempunyai ciri yang membedakan satu sama lain. Prihal ini misalnya saja dalam sistem pemeritahan parlementer yang lekat dengan keberadaan perdana menteri dan kabinetnya yang secara status sosial dan peran sosial haruslah bertanggung jawab kepada badan legislatif/parlemen. Contohnya negara yang menganut hal ini di Asia Tenggara adalah Malaysia.

Sistem Pemerintahan Parlementer

Sistem parlementer ialah bentuk pemerintahan demokratis di mana lembaga politik dalam hal ini partai mampu memiliki perwakilan terbesar di parlemen (legislatif) dalam membentuk pemerintahan kenegaraan, sehingga menjadikan pemimpinnya perdana menteri atau kanselir.

Berbeda yang melakat dengan sistem presidensial dalam sistem parlementer, yaitu kepala negara biasanya adalah orang yang berbeda dengan kepala pemerintahan selain itupula dalam sistem pemerintahan ini lembaga eksekutif tidak mendapatkan legitimasi demokrasinya dari badan legislatif.

Ciri Pemerintahan Parlementer

Adapun karakteristik yang ada dalam sistem pemerintahan parlementer. Antara lain;

  1. Pemimpin Negara

Negara dalam sistem pemerintahan ini dikepalai oleh seorang perdana menteri sebagai kepala pemerintahan sedangkan kepala negara dikepalai oleh presiden/raja yang mengurus segala prombelmatika dalam internal kenegaraan.

  1. Kekuasaan Eksekutif

Ciri utama pemerintahan parlementer dalam pemangku kekuasaan lembaga eksekutif dilakukan oleh presiden yang ditunjuk oleh legislatif sedangkan raja diseleksi berdasarkan undang-undang bahkan bisa saja berdasakan pada monaki/kerjanaan yang sudah lama dilahirkan.

  1. Perdana Menteri

Dalam peran perdana menteri untuk sistem pemerintahan ini memiliki hak prerogatif (hak istimewa) untuk mengangkat dan memberhentikan menteri-menteri yang memimpin departemen dan non departemen sehingga prihal ini menegaskan pada para menteri memiliki kedudukan di bawah perdana menteri.

  1. Tanggung Jawab

Rangkaian kekuasaan yang diberikan kepada menteri-menteri hanya bertanggung jawab kepada kekuasaan legislatif bukan pada eksekutif. Tentusaja dalam hal ini senantisa ada politik yang berencana untuk bisa mewujudkan program-program yang dijandikan oleh legislatif.

  1. Eksekutif dan Legislatif

Setidaknya dalam sistem pemerintahan ini untuk kekuasaan eksekutif bertanggung jawab kepada kekuasaan legislatif. Oleh karena itulah prihal ini anggota kabinet adalah anggota parlemen, seperti yang berlaku di Inggris dan beberapa karakteristik negara berkembang lainnya yaitu Malaysia, sedangkan di negara-negara lain ciri ini sudah mengalami modifikasi.

  1. Pejatuhan

Kekuasaan yang ada dalam lembaga eksekutif dapat dijatuhkan oleh legislatif. Hubungan ini kontras memberikan gambaran bahwa setiap anggota lembaga eksekutif harus memiliki pandangan politik yang sama dengan parlemen, seperti yang berlaku di Inggris.

Adapun negara-negara yang yang tidak menganut sistem dua partai, hal tersebut sering dilakukan melalui kompromi di antara partai-partai yang mendukung kabinet.

  1. Parlemen Pemegang Kekuasaan

Parlemen dalam sistem pemerintahan ini sebagai pemegang kekuasaan di negara tersebut sehingga mengindikasikan bahwa setatus seorang presiden tidak dapat membubarkan dewan perwakilan rakyat atau parlemen.

Contoh Sistem Pemerintahan Parlementer

Adapun untuk contoh negara yang menganut sistem pemerintahan parlementer, antara lain:

  1. Inggris

Dijuluki “Bunda Parlemen”. Dimana negara parlemen Inggris dihormati sebagai parlemen paling kuno di dunia saat ini. Parlemen Inggris beroperasi cukup mantap selama empat abad, bertindak sebagai penyeimbang kekuasaan raja, dan itu berlangsung hingga abad ketujuh belas. Sejak abad ke-14, Parlemen terdiri dari dua kamar, House of Lords (gedung “atas”) dan House of Commons (gedung “bawah”).

Tetapi di pertengahan abad ke-17, Raja Charles pertama memicu Perang Saudara Inggris-Revolusi Inggris dengan mencoba memerintah tanpa Parlemen.

Perang Saudara menentang kekuatan Royalis dan pasukan Parlemen, di bawah komando Oliver Cromwell. Hingga akhirnya realitas sosial tersebut berakhir dengan kemenangan Anggota Parlemen. Sejak saat itu, Parlemen Inggris secara kokoh ditetapkan sebagai kekuatan penting dalam menjalankan negara.

Nah, itulah saja artikel yang bisa dibagikan pada semua kalangan berkenaan dengan ciri sistem pemerintahan parlementer dan contoh negaranya. Semoga saja mampu memberikan wawasan bagi kalian yang sedang memerlukannya.

No votes yet.
Please wait...

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *